BI Punya Tugas Baru: Menjaga Rupiah Sekaligus Mengejar Pertumbuhan?

Selama puluhan tahun, tugas Bank Indonesia relatif mudah dijelaskan kepada publik: menjaga nilai Rupiah, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ketika harga-harga naik terlalu cepat atau Rupiah tertekan, BI berada di garis depan. Ia menaikkan atau menurunkan suku bunga, mengelola likuiditas, melakukan operasi pasar, dan menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang Indonesia.

Namun pada Juni 2026, Indonesia memasuki babak baru dalam perdebatan bank sentral.

Komisi keuangan DPR dan pemerintah menyepakati perubahan dalam kerangka hukum sektor keuangan yang memperluas mandat BI untuk ikut menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Pada titik ini, isu yang semula teknis berubah menjadi pertanyaan besar tentang arah tata kelola ekonomi Indonesia.

Bagi pemerintah, perluasan ini dapat dibaca sebagai upaya memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi nasional. Tetapi bagi sebagian ekonom dan pelaku pasar, pertanyaannya juga jelas: apakah bank sentral dapat mengejar stabilitas dan pertumbuhan sekaligus tanpa mengorbankan kredibilitasnya?

Apa yang Sebenarnya Berubah?

Secara tradisional, bank sentral bertugas menjaga stabilitas nilai uang. Dalam praktiknya, tugas ini dijalankan melalui pengendalian inflasi, pengelolaan suku bunga, operasi pasar, dan stabilisasi nilai tukar.

Ketika inflasi terlalu tinggi, bank sentral biasanya memperketat kebijakan. Ketika ekonomi melambat, bank sentral dapat melonggarkan kebijakan agar kredit, konsumsi, dan investasi bergerak lebih cepat.

Perubahan terbaru membuat tujuan pertumbuhan sektor riil dan lapangan kerja lebih eksplisit dalam kerangka kebijakan. Artinya, BI akan semakin sering dinilai bukan hanya dari inflasi dan Rupiah, tetapi juga dari apakah bauran kebijakannya membantu ekonomi riil bergerak.

Mengapa Pemerintah Menginginkan Perubahan Ini?

Indonesia sedang mengejar ambisi pertumbuhan yang lebih tinggi. Pemerintah ingin mempercepat industrialisasi, memperbesar investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat sektor riil.

Dalam situasi seperti itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin penting. Jika APBN ingin mendorong pertumbuhan, sementara biaya dana terlalu tinggi atau likuiditas terlalu ketat, mesin ekonomi bisa terasa berat.

Logika perubahan ini sederhana: kebijakan moneter diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga tidak mematikan ruang pertumbuhan.

Namun kalimat sederhana itu menyimpan dilema besar. Stabilitas sering kali menuntut keputusan yang tidak populer. Pertumbuhan sering kali menuntut dorongan yang lebih ekspansif. Bank sentral berada di antara keduanya.

Mengapa Sebagian Ekonom Khawatir?

Kekhawatiran utama bukan pada tujuan pertumbuhan atau lapangan kerja. Hampir semua pihak setuju bahwa ekonomi yang tumbuh dan menyerap tenaga kerja adalah tujuan yang baik.

Masalahnya terletak pada prioritas ketika tujuan-tujuan itu bertabrakan.

Misalnya, jika Rupiah melemah dan inflasi naik, BI mungkin perlu menaikkan suku bunga. Tetapi kenaikan suku bunga dapat memperlambat kredit, investasi, dan konsumsi. Dalam mandat yang lebih luas, tekanan untuk menahan suku bunga bisa menjadi lebih besar.

Di sinilah independensi bank sentral menjadi isu penting. Pasar keuangan biasanya ingin yakin bahwa kebijakan moneter dibuat berdasarkan pertimbangan ekonomi jangka panjang, bukan tekanan politik jangka pendek.

Apa Dampaknya bagi Masyarakat?

Dalam jangka pendek, perubahan mandat tidak otomatis mengubah cicilan rumah, bunga kredit usaha, atau harga kebutuhan pokok.

Namun dalam jangka menengah dan panjang, arah kebijakan BI dapat memengaruhi banyak hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat:

• bunga kredit rumah dan pinjaman usaha,
• nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS,
• biaya impor dan harga barang konsumsi,
• arus investasi ke Indonesia,
• dan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Karena itu, isu bank sentral tidak pernah benar-benar jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam cicilan, harga barang, biaya modal, dan nilai tabungan.

Konteks Global: Indonesia Tidak Sendirian

Perluasan perhatian bank sentral terhadap pertumbuhan bukan fenomena unik Indonesia. The Fed di Amerika Serikat memiliki mandat ketenagakerjaan dan stabilitas harga. Bank sentral lain juga mempertimbangkan pertumbuhan, stabilitas keuangan, dan transmisi kredit dalam kebijakannya.

Perbedaannya ada pada kapasitas institusi dan kedalaman pasar keuangan. Negara maju umumnya memiliki pasar obligasi yang sangat dalam dan mata uang yang dipercaya global. Negara berkembang seperti Indonesia harus menghadapi risiko yang lebih sensitif: arus modal asing, volatilitas Rupiah, dan persepsi investor terhadap kredibilitas kebijakan.

Mengapa Isu Ini Penting Sekarang?

Perubahan mandat BI muncul ketika Indonesia menghadapi lingkungan global yang tidak mudah. Rupiah masih sensitif terhadap arah suku bunga global, harga energi bergerak dinamis, dan ketidakpastian geopolitik dapat menekan aliran modal ke negara berkembang.

Dalam kondisi seperti ini, pasar akan mengamati apakah perluasan mandat menghasilkan koordinasi yang lebih baik antara pertumbuhan dan stabilitas, atau justru menciptakan area abu-abu baru dalam pengambilan keputusan moneter.

Jawabannya belum bisa diketahui hari ini. Tetapi arah pertanyaannya sudah jelas: Indonesia sedang menguji ulang desain hubungan antara negara, pasar, bank sentral, dan pertumbuhan ekonomi.

Apa yang Perlu Dikawal?